Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq
Mamasa – Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat melakukan roadshow ke Kabupaten sebagai bagian dari upaya pencegahan konflik sosial menjelang Pemilu 2024. Kegiatan ini melibatkan koordinasi intensif dengan pihak terkait guna menjaga kondusifitas wilayah. Jumat (19/1). Dalam rangka mendukung stabilitas dan
Mamuju, Pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan di Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pencegahan konflik sosial selama pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 memerlukan pendekatan yang cermat dan kolaboratif. Hal itu disampaikan Herdin Ismail pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran
Mamuju — Brigjen TNI Farouk Pakar akan mengakhiri masa tugas sebagai Komandan Korem 142 Tatag. Amanah itu sudah diemban lulusan Akmil 1992 dari kecabangan Infanteri itu selama kurang lebih 1,6 tahun sejak 22 Maret 2022. Brigjen TNI Farouk Pakar sejatinya
Mamuju- Pengawasan terhadap orang asing dan organisasi masyarakat asing adalah suatu aspek penting dalam upaya menjaga keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di wilayah
Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat melalui bidang Kewaspadaan Nasional melaksanakan Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah (TKDD) Tahun Anggaran 2023, dalam rangka membahas ” perkembangan situasi wilayah provinsi Sulawesi Barat serta hal Menonjol
Bertempat di Aula Hotel Pantai Indah, Mamuju, Kamis, 1 Desember 2022 , Sekretaris Badan Kesbangpol Sulawesi Barat, Muh. Yusuf Thahir, membawakan Materi “Langkah Antisipasi Potensi Gangguan Dalam Rangka Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat”pada kegiatan Analisa
Berdasarkan Permendagri nomor 49 tahun 2010 tentang pedoman pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di daerah di wilayah provinsi Sulbar, bahwa tanggungjawab pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkoordinasi dengan kominda
Sinergitas dan Koordinasi antar instansi pemerintah baik provinsi maupun kabupaten jadi salah satu kunci utama dalam keberhasilan pemantauan dan pengawasan keberadaan orang asing dan lembaga asing di Sulawesi Barat. Hal itu disampaikan Plh. Sekprov Sulawesi Barat Khaeruddin Anas dalam sambutannya