MAMUJU, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) ditetapkan sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2025. Agenda strategis nasional ini dijadwalkan berlangsung pada 16 Januari 2025 di Mamuju, mengusung semangat kolaborasi untuk mendukung percepatan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, Herdin Ismail, menguraikan bahwa pemilihan Sulbar sebagai tuan rumah bukanlah tanpa makna. “Sulawesi Barat yang dipilih sebagai tuan rumah pelaksanaan event nasional tersebut merupakan simbol penguatan peran daerah dalam mendukung agenda nasional menuju Indonesia emas 2045,” jelas Herdin dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/01).
Rakornas ini akan dihadiri oleh para pemangku kepentingan kunci dari seluruh Indonesia. “Rakornas akan dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia,” tambah Herdin. Kehadiran kedua otoritas daerah ini dinilai penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan stabilitas politik.
Agenda utama pertemuan ini adalah memperkuat sinergi pusat dan daerah. Herdin menegaskan bahwa fokusnya adalah “memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang lebih efektif dan berkelanjutan.” Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045.
Rakornas ini juga menjadi wujud nyata dari komitmen kolektif. Herdin menekankan bahwa agenda tersebut merupakan “pengejawantahan dari semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam ikhtiar mewujudkan target pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.” Ini adalah langkah operasional untuk menerjemahkan visi besar menjadi aksi nyata di tingkat daerah.
Secara strategis, event ini memposisikan Sulbar pada peta penting pembangunan nasional. Sebagai tuan rumah, Sulbar tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga mitra aktif yang turut mengarahkan kebijakan strategis untuk dua dekade ke depan. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang akselerasi pembangunan dan investasi bagi provinsi termuda di Sulawesi ini.
Rakornas Bidang Politik dan Pemerintahan Umum 2025 diharapkan menjadi katalisator untuk mengokohkan fondasi tata kelola pemerintahan yang solid. Melalui kolaborasi yang diperkuat, tujuan mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur pada 2045 diharapkan dapat tercapai dengan lebih terarah dan terpadu.
