Mamuju, Senin 04 November 2019 bertempat di Ruang Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Barat Jl. H. And. Malik Pattana Endeng telah dilaksanakan Rapat Kerja Pimpinan Triwulan Ke-tiga Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dihadiri sekitar 150 orang. Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, perwakilan dari KPPN Sulawesi Barat dan seluruh pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beserta dengan seluruh eselon III masing-masing OPD.
Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dr. Muhammad Idris, M.Si pada pengantar pembukaan rapat pimpinan menyatakan bahwa tujuan kegiatan pada hari ini adalah untuk mengetahui capaian kinerja sampai September untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintahan provinsi Sulawesi Barat, yang lebih fokus pada review pelaksanaan penganggaran capaian kinerja pengawasan dan evaluasi serta isu strategis, sistem penyelenggaraan berbasis elektronik yang geo parsial, selain itu Target kegiatan pada hari ini adalah pengendalian program dan kegiatan serta penilaian prestasi kerja organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintahan provinsi Sulawesi Barat.
Gubernur Sulawesi Barat H.M. Ali Baal Masdar sebagai pemimpin rapat mengungkapkan dalam arahan dan sambutan pembukaan rapat bahwa apa yang sudah direncanakan pada tahun 2019 dapat berjalan secara efektif dan efisien tepat sasaran tepat guna dan tepat waktu dan seluruh kegiatan yang dikerjakan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Barat. “Dalam dunia yang penuh resiko saat ini yang sangat dinamis dan sangat kompetitif kita harus terus mengembangkan cara-cara baru nilai-nilai baru kita harus melakukan percepatan mendorong investasi kita harus memberi kemudahan dalam investasi Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas monoton dan tidak menghasilkan apa-apa” ungkapnya.
Lebih lanjut Ali Baal juga mengatakan “Tidak ada lagi visi misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada adalah visi misi gubernur yang harus senantiasa didukung oleh seluruh OPD, berbagai macam permasalahan pembangunan yang harus kita selesaikan bersama yakni mulai dari pelayanan dasar sampai dengan pelayanan non dasar hal ini bertujuan agar hakikat dari adanya pemerintah yang senantiasa hadir bagi seluruh elemen masyarakat sehingga masyarakat dapat terlayani terbangun dan berdayakan”.
Pada rapim kali ini setiap OPD diberikan kesempatan memaparkan progres dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan program kerja di OPD-nya masing-masing. Salah satu OPD yang memberikan pemaparan adalah dari Bappeda yang bawakan langsung oleh Kepala Bappeda Dr. Junda Maulana dalam salah satu paparannya menyebutkan pertumbuhan Sulawesi Barat secara qumulatif TWL I-II 2019 tumbuh sebesar 5,07% dengan PDRB berdasarkan ADHB sebesar 11,3 T dan berdasarkan ADHK sebesar 7,96 T, selain itu pada periode Sep 2018 – Maret 2019 kemiskinan di Sulawesi Barat turun sebesar 1,43 Ribu Orang (0,2%).
Junda Maulana juga mengatakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Barat 1,45% paling rendah di wilayah Sulawesi dan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sulawesi Barat menjadi TPT terendah kedua setelah Bali, pertumbuhan indeks pembangunan manusia Sulawesi Barat menjadi urutan kedua secara nasional, Pertumbuhan indeks pembangunan manusia Sulawesi Barat tahun 2018 merupakan yang tercepat dalam 6 tahun terakhir yakni 1,24% serta Seluruh komponen pembentuk indeks pembangunan manusia Sulawesi Barat periode 2017-2018 mengalami peningkatan diantaranya angka harapan hidup (AHH) meningkat 0,24 tahun, harapan lama sekolah (HLS) meningkat 0,9 tahun rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat 0,9 tahun dan pengeluaran perkapita meningkat Rp. 315 Ribu.
Selain dari OPD Bappeda, Drs. H. Muhammad Rahmat, MM Kepala OPD Badan Kesbangpol juga memaparkan dihadapan Gubernur Sulawesi Barat terkait kondisi dan kesiapan Badan Kesbangpol Sulbar dalam menyongsong Pemilukada tanggal 23 November 2020, H. Muhammad Rahmat dalam pemaparanya memaparkan Pemilukada yang akan datang dilaksanakan di 4 Kabupaten yang memilikir akhir masa jabatan kepala daerah yaitu Kabupaten Mamuju Masa Akhir Jabatan Tanggal 17 Februari 2021, Kabupaten Majene Masa Akhir Jabatan Tanggal 25 Juni 2021, Kabupaten Mamuju Tengah Masa Akhir Jabatan Tanggal 17 Februari 2021 dan Kabupaten Pasangkayu Masa Akhir Jabatan Tanggal 17 Februari 2021.
Lebih lanjut Muhammad Rahmat juga memaparkan bahwa ketersediaan anggaran Pilkada dilakukan melalui kesepakatan (MOU) antara pihak Pemda dan KPU dan Bawaslu Kabupaten. Penganggaran pada APBDP & APBD tahun 2019-2020 yang termuat dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yaitu Kabupaten Majene dengan anggaran Bawslu sebesar Rp. 6 Miliar 665 Juta dan KPU Rp 21 Miliar 500 Juta, Kabupaten Mamuju dengan anggaran Bawaslu sebesar Rp. 8 Miliar dan KPU Rp. 28 Miliar, Kabupaten Mamuju Tengah dengan anggaran Bawaslu Sebesar Rp. 6 Miliar 200 Juta dan KPU Rp. 17 Miliar, Kabupaten Pasangkayu dengan anggaran Bawaslu sebesar Anggaran Bawaslu Rp. 6 Miliar dan KPU Rp. 20 Miliar.
Pada akhir pemaparannya, Muhammad Rahmat mengatakan bahwa demi kelancaran dan kesuksesan Pemilukada yang akan berlangsung pada 23 November yang akan datang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Barat akan membentuk Tim Desk Pilkada yang akan bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada di daerah, Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, memberikan saran dan penyelesaian permasalahan permasalahan pelaksanaan Pilkada serta melaporkan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan dari tahapan awal dan akhir Pilkada. (rahmat)
