Mamuju, dengan berakhirnya periode kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sulawesi Barat Periode 2016-2021, para pengurus dan anggota FPK menyelenggarakan rapat Musyawarah Kerja untuk mengevalusasi program kerja pengurus lama sekaligus menentukan kepengurusan baru periode 2021-2025 dan menyusun program kerja untuk periode yang akan datang. Kegiatan rapat musyawarah kerja FPK ini dilaksanakan di Wisma Malaqbiq Mamuju (11/12/2020) dan difasilitasi oleh Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Sulbar
Hadir dalam kegiatan Sekretaris Daerah (Dr. H. Muhammad Idris, M.Si), Kepala Badan Kesbangpol Sulbar (Drs. H. Herdin Ismail, MM), Sekretaris Badan Kesbangpol Sulbar (Muhammad Salil, SE, M.Si), Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Suhardi, S.Pd, M.Pd) dan Kepala Bidang Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan (Sunusi Usman, S.Pd) serta dihadiri oleh para pengurus dan anggota FPK Prov. Sulbar sekitar 40 orang.
Sekretaris Daerah Prov. Sulbar dalam arahannya sekaligus membuka acara mengatakan bahwa Pengelolaan keanekaragaman ras, suku, budaya dan agama dapat menjadi kekuatan dalam pembangunan, tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, namun harus menjadi kewajiban dan kehormatan kita semua. Bersama-sama kita harus saling bahu membahu, berusaha memanage keberagaman itu sebagai upaya untuk menciptakan kondisi daerah, di mana masyarakatnya memiliki semangat untuk saling tenggang rasa dan bertoleransi terhadap sesama.
“Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu daerah dengan komposisi penduduk yang beragam. Daerah ini terdiri dari 6 kabupaten, dengan 69 kecamatan dan terdapat 648 desa/kelurahan yang dihuni kurang lebih 1.554.584 jiwa dengan latar belakang suku, adat istiadat, budaya, ras, etnis dan agama yang berbeda-beda. Kondisi keragaman di atas tentu merupakan potensi besar bagi proses pembangunan di daerah ini, namun sekaligus mengandung benih yang cukup kuat untuk menjadi faktor penghambat dalam upaya-upaya pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, konflik antar warga mesti diantisipasi sejak awal dan melibatkan seluruh komponen warga masyarakat” ujar Idris.
lebih lanjut Idris menyampaikan bahwa kehadiran Forum Pembauran Kebangsaan begitu penting artinya. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Idris mengingatkan bahwa forum ini harus mampu menjadi wadah bagi proses kegiatan pembauran antar warga dari berbagai ras, suku, etnis, budaya dan agama, sehingga warga masyarakat di daerah ini tetap menerima kemajemukan yang ada, dan membingkai kesadaran itu dengan berkomitmen untuk tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Forum ini mestinya senantiasa melakukan upaya untuk memasyarakatkan program pembauran agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas. Forum ini harus bisa menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan sekaligus kerjasama antar warga masyarakat dari berbagai latar belakang ras, etnis, suku, buadaya dan agama sehingga pembauran itu terus tumbuh dan selalu berkembang, pesan Idris kepada para pengurus dan anggota FPK yang hadir pada kegiatan tersebut.
