Mamuju, 07/12/20 bertempat di Ruang Pola Lt. 4 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Badan Kesbangpol Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman yang dapat menganggu jalannya pelaksanaan tahapan pungut hitung pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Hadir dalam kegiatan tersebut Dr. H. Muhammad Idris, M.Si (Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat ), Dr. Junda Maulana, M.Si (Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan), Drs. H. Herdin Ismail, MM (Kepala Badan Kesbangpol Sulbar), Bagus Suryo Nugroho (Kabinda Sulawesi Barat), Kolonel Inf Hendy Yustian (Kasintel Korem 142 Tatag), Nur Akhirman, SH, MH (Kordinator Spidum Kejati Sulawesi Barat), AKBP Febrianto Syamsul (Kabag Bin OPS PO OPS Polda Sulawesi Barat), Sulfan Sulo, S,Sos, M.Si (Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat), Rustang, S.Ag, M.Pd (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat), Lukman Umar (Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat), Kapten Adm Aswarman (Danden AU Tampa Padang), Unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat, Pimpinan Instansi Vertikal Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Para Asisten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh unsur terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dengan jumlah peserta kurang lebih 80 orang.
Ketua Pelaksana Kegiatan H. Muhammad Yusuf (Kabid. Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Sulbar) dalam laporannya menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan untuk membina dan memelihara ketenteraman & ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Provinsi Sulawesi Barat, mengamankan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan di Daerah Provinsi Sulawesi Barat, serta membahas masalah aktual dan isu-isu strategis di Provinsi Sulawesi Barat yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah, baik yang direkomendasikan oleh Komunitas Intelijen Daerah, Tim Terpadu Penanganan Gangguan Konflik dan TKD maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur Pimpinan Satuan Kerja di Provinsi Sulawesi Barat khususnya menjelang pelaksanaan pungut hitung pilkada serentak 2020.
Muhammad Idris, Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam sambutannya yang mewakili Gubernur Sulawesi Barat menjelaskan bahwa hal yang terpenting dalam kesuksesan penyelenggaraan pilkada adalah kesiapsiagaan seluruh unsur terkait dan yang terlibat dalam mengawal penyelenggaraannya. salah satu upaya kita bersama adalah kegiatan pada hari ini yang dilaksanakan sebagai kegiatan fasilitasi dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait guna memastikan kesiapan masing-masing stakeholder dalam penyelenggaraan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 desember mendatang.
“Pelaksanaan pilkada yang akan memasuki tahap pungut hitung, membuat kita harus terus memantapkan kesiapan baik itu situasi keamanan, ketertiban dan penyelenggaraan pemilihan itu sendiri. pilkada tahun ini juga berbeda dengan pemilihan sebelumnya. adanya pandemi covid-19 ini membuat penyelenggaraan pilkada 2020 memasuki babak baru, walaupun sempat tertunda namun akhirnya tetap dilaksanakan pada tanggal 9 desember dengan berbagai penyesuaian yang baru.” ujar Idris.
lebih lanjut Idris juga mengungkapkan protokol kesehaan dan aturan yang ketat pandemi covid-19 menjadi salah satu regulasi pada pilkada tahun ini. meski demikian, prinsip pilkada demokratis harus tetap menjadi pedoman. “kita berharap pilkada berlangsung aman, damai dan semua sehat, bukan hanya pilkada yang sukses tapi cluster covid-19 dapat dikendalikan” oleh sebab itu menjadi kewajiban moral yang harus selalu kita ingat bersama-sama untuk terus meningkatkan disiplin dan menerapkan protokol kesehatan dalam segala aktifitas keseharian kita khususnya pada tahapan penyelengaraan pilkada yang sedang berlangsung.
Dalam paparan Kolonel Inf Hendy Yustian (Kasintel Korem 142 Tatag) menuturkan Korem 142/Tatag siap dalam pelaksanaan Pengamanan Pilkada dalam rangka tugas bantuan kepada Pemda dan Kepolisian Daerah Sulbar, selain itu Tugas pokok Tni Sesuai UU No 34 Thn 2004 Adalah Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Wilayah NKRI serta melindungi segenap bangsa Indonesia. Salah satu dari tugas tersebut adalah laksanakan bantuan kepada Pemda & Polri (atas permintaan) dalam menangani rusuh sosial yang terjadi, jaga kedaulatan NKRI dari ancaman disintegrasi bangsa dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada Serentak khususnya keamanan di Wilayah Korem 142/Tatag.
“Paham radikal dan aksi teroris yang terjadi beberapa hari lalu di wilayah Sulawesi Tengah secara langsung tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan pilkada di Sulawesi Barat, namun tetap dalam pemantauan guna mencegah terjadinya hal yang dapat menggagalkan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Sulbar” Ucap Hendy.
AKBP. Febrianto Syamsul (Kabag Bin OPS PO OPS Polda Sulawesi Barat) dalam pemaparannya mengatakan Personil yang dilibatkan dalam pengamanan TPS dan diluar TPS di 4 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 dengan kekuatan Polresta Mamuju sebanyak 500 Personil, Polres Majene sebanyak 321 Personil, Polres Pasangkayu 417 personil, Polres Mamuju Tengah 306 personil dan Jumlah keseluruhan dari 4 Kabupaten yaitu 1.544 personil, selain itu bantuan pengamanan dari TNI 182 personil serta satuan limas sebanyak 4.890 orang.
Ketua KPU Sulbar, Rustang menjelaskan dalam paparannya bahwa pada prinsipnya KPU sudah siap dalam pelaksanaan Pilkada serentak di 4 Kabupaten, kesiapan sumber daya manusia pelaksanaan Pilkada mulai dari KPU sampai tingkat KPPS
secara total 14.357 orang yang siap untuk melaksanakan pelaksanaan dari sisi SDM sampai Hari H.
Dari paparan Bawaslu Prov. Sulbar, Sulfan Sulo megatakan Bawaslu Kabupaten telah membentuk dan menetapkan Panwascam di setiap kecamatan, Jumlah Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Keseluruhan Panwascam di Provinsi Sulawesi Barat adalah sejumlah 108 Orang yang tersebar di 36 Kecamatan Di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju dan Majene. Jumlah Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Keseluruhan PPL di Provinsi Sulawesi Barat adalah sejumlah 300 Orang yang tersebar di 300 Desa/Kelurahan Di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju dan Majene serta Jumlah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Keseluruhan PTPS di Provinsi Sulawesi Barat adalah sejumlah 1.762 Orang yang tersebar di 1.762 TPS Di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju dan Majene.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Junda Maulana mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan dalam pemaparannya bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten siap dalam mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak 2020, hal ini tercermin dalam bentuk regulasi dan anggaran. Untuk anggaran sendiri telah dicairkan dana hibah ke penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dan pihak keamanan dengan jumlah total NPHD sebesar 128.754.925.000,-.
“Selain itu untuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak dalam kondisi bencana non alam Covid-19, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten telah menerbitkan pergub dan perbub tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat dan penyelenggara pemilu, hal lainnya adalah dukungan pentingnya netralitas ASN dengan menerbitkan edaran Gubernur Sulawesi Barat tentang netralitas ASN yang harus dipatuhi oleh setiap ASN, penyelenggara pemilu, TNI dan Polri.
