Badan Kesbangpol Sulbar Gelar Forum OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Forum OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dengan TEMA : “ Optimalisasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Tahun 2023 “

Hadir di Kegiatan ini :

1. Kabid/Kasubid.Pendamping dari Bappeda se-Sulawesi Barat.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Sulawesi Barat.
3. Program dan Pelaporan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik se-Sulawesi Barat.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
5. Kasubag & Kasubid. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi BaratDengan Rangkaian Acara.

 

Dengan Rangkaian Acara.

1. Pembukaan dan arahan oleh Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penyampaian materi dari Narasumber.
3. Penyampaian hal-hal penting yang menonjol dari peserta Rapat yang dipandu oleh Moderator Eka genta Asyuni ( Kasubag Program )
4. Penandatanganan Berita Acara Rapat Forum OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Sulawesi Barat.
5. Penutupan

Pemaparan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (Bapak H. HERDIN ISMAIL, MM).

1. • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam menvusun Rencana Kerja tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026”
   • Badan Kesatuan Bangsa & Politik Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, , Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, , Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial , dan Budaya & Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik SosiaI
   • Permasalahan Pembangunan Daerah pada Level Penyelenggaran Urusan Pemerintahan umum : a) Tingkat kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu belum optimal. b) Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan. Dan c) Masih belum optimalnya peran masyarakat dalam upaya deteksi dan cegah dini potensi permasalahan di daerah.
   • Isu Nasional Penyelenggaran Urusan Pemerintahan umum : 1). Pemerintah Daerah harus memastikan dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 dan tetap menjaga kondusifitas daerah dan meredam potensi konflik sosial di masyarakat. 2) Pemerintah daerah juga harus menjamin ketersediaan anggaran pelaksanaan kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 termasuk untuk pengembangan kehidupan demokratis khusunya untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, secara efektif dan efisien
   • Target Indeks Demokrasi Indonesia Di Sulawesi Barat untuk Tahun 2023 Sebesar 73,29 Poin
   • Tim Terpadu Penanganan Konflik Tahun 2021 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Sulawesi Barat Meraih Peringkat ke-12 secara Nasional , dalam Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosia I Periode b.12 tahun 2021 dan di harapkan dapat meningkat di Tahun 2023

Pemaparan Bapak HASANUDDIN, SE, M.Si Kabid Perencanaan Makro Bappeda Propinsi Sulawesi Barat dengan Judul Materi Arah kebijakan Provinsi Sulawesi Barat dalam RKPD Tahun 2023 :

• Tahapan Penyusunan RKPD 2023 :
  1. Perumusan Prioritas Pembangunan
  2. Forum Konsultasi Publik
  3. Penelaahan Pokok Pikiran DPRD
  4. Musrenbang Kabupaten
  5. Rakortekrenbang Provinsi
  6. Forum Pokok Pikiran DPRD
  7. Musrenbang Provinsi
  8. Fasilitasi oleh Kemendagri
  9. Otorisasi Gubernur
  10. Verifikasi Ranhir Renja-PD
  11. Pembentukan Tim Penyusun
  12. Penyusunan Agenda Kerja
  13. Penyiapan Data dan Informasi
  14. Forum OPD/Lintas OPD
  15. Penelaahan Ranwal Renja-PD
  16. Pembahasan Ranhir RKPD bersama Kepala OPD
  17. Verifikasi Ranc. Renja-PD
  18. Harmonisasi Ranpergub tentang RKPD
• Instrumen Pengendalian untuk memperoleh Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang baik:

1. Cascading Kinerja
2. Konsistensi Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
3. Konsistensi Indikator Kinerja dan Satuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
4. Komitmen Target dan Anggaran
5. Lokasi dan Penerima yang Tepat Sasaran

• IPM Sulbar berada pada Urutan ke-31 secara nasional. Pertumbuhan IPM Sulbar sebesar 0,38% dan Nasional  sebesar 0,49%. Dan Angka Harapan Hidup merupakan indeks komposit IPM yang paling rendah secara nasional, sehingga sektor kesehatan perlu mendapat perhatian khusus.
• Tema & Prioritas RKPD 2023 :

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah
2. Meningkatkan pembangunan manusia yang unggul dan berbudaya
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
4. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

Selanjutnya Usulan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten di Buat dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Organisasi Perangkat Daerah Untuk Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023.