Mamuju – Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran konten negatif, hoax, dan informasi menyesatkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) diharapkan memperkuat upaya kewaspadaan dini. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Yusuf Tahir Plt. Kepala Badan Kesbapol Provinsi Sulawesi Barat usai menghadiri rapat koordinasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan informasi dan media yang diselenggarakan oleh direktorat jenderal politik dan pemerintahan umum Kementerian Dalam Negeri di Hotel Horison Grand Serpong Kota Tangerang Provinsi Banten, Selasa 14 Mei 2024.
H.M.Yusuf Tahir menekankan pentingnya Kesbangpol dalam mendeteksi dan menangkal potensi ancaman dari penyebaran informasi yang tidak benar. “Kesbangpol memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan dan stabilitas informasi di tengah masyarakat. Upaya preventif dan edukatif perlu ditingkatkan guna meminimalisir dampak negatif dari hoax dan konten berbahaya lainnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kabid Kewaspadaan Nasional Audy Murfi Syarifuddin, mengatakan bahwa pihaknya telah mengimplementasikan berbagai langkah preventif, termasuk kerjasama dengan instansi terkait dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. “Kami terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Program literasi digital yang kami jalankan bertujuan untuk membangun ketahanan informasi nasional di Daerah,” kata Audy.
Selain itu, Kesbangpol juga telah menginisiasi pembentukan tim Kewaspadaan Dini di Daerah untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman tantangan hambatan dan gangguan (ATHG) di Daerah serta memantau dan mengidentifikasi konten-konten yang berpotensi meresahkan masyarakat. “Dengan adanya tim ini, kami dapat lebih responsif dalam menghadapi isu-isu hoax dan menyebarkan klarifikasi secara cepat,” tambahnya.
Audy Murfi menambahkan bahwa kolaborasi antar lembaga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat. “Kolaborasi antara Kesbangpol, Kominfo, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan informasi di era digital,” jelasnya.
“Langkah-langkah proaktif dan sinergi antar lembaga adalah cara efektif dalam mengantisipasi penyebaran konten negatif. Kewaspadaan dini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan” tutup Audy.
