Mamuju, 16 Januari 2025 – Pemerintah pusat dan daerah menyatukan langkah strategis melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Urusan Pemerintahan Umum 2025 yang dibuka secara resmi hari ini di Hotel Maleo, Mamuju, Sulawesi Barat. Acara yang digagas Kementerian Dalam Negeri ini menjadi platform sinergi untuk mempercepat terwujudnya visi Asta Cita Indonesia Emas 2045.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Arya Bima, dalam sambutan pembukaannya menekankan pentingnya kolaborasi yang solid. “Pemerintahan yang efektif lahir dari koordinasi yang kuat dan pemahaman yang sama antara pusat dan daerah. Rakornas ini adalah fondasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berorientasi masa depan,” tegas Bima di hadapan ratusan peserta.
Yang membedakan Rakornas tahun ini adalah integrasi langsung dengan geliat ekonomi akar rumput. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) asal Sulawesi Barat mendapat kesempatan untuk memamerkan produk unggulan mereka. Stan-stan yang menampilkan kerajinan tangan khas, kuliner lokal, dan berbagai hasil olahan lainnya menjadi daya tarik yang menyedot perhatian peserta.
Herdin Ismail, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Barat, menyatakan kebanggaannya. “Ini lebih dari sekadar rapat. Ini adalah panggung strategis bagi UMKM kami untuk go nasional. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah mendongkrak ekonomi kreatif yang inklusif dan berbasis komunitas,” ujar Herdin.
Rakornas ini tidak main-main dalam hal partisipasi. Sebanyak 44 perwakilan dari 18 provinsi dan 180 peserta dari 129 kabupaten/kota hadir memadati ruang pertemuan. Mereka didampingi oleh unsur-unsur vital seperti Forkopimda, FKUB, FKDM, serta pimpinan partai politik, menggambarkan pendekatan multi-sektor yang komprehensif.
Bagi Provinsi Sulawesi Barat, momen ini merupakan peluang emas untuk memposisikan diri dalam peta strategis nasional, khususnya sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Keberadaan Rakornas di Mamuju dinilai mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal.
Kementerian Dalam Negeri, melalui rakornas ini, menegaskan arah kebijakan yang jelas. Fokusnya tidak hanya pada penajaman koordinasi administratif, tetapi juga pada pendayagunaan potensi lokal sebagai penggerak utama pembangunan. Ekosistem pemerintahan diharapkan mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.
Pada akhirnya, Rakornas Urusan Pemerintahan Umum 2025 diharapkan menjadi pemantik aksi kolektif. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat inilah yang akan menjadi tulang punggung untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju dan berdaulat pada peringatan satu abad kemerdekaan di tahun 2045.
