Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, H. Muh. Yusuf Tahir melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas bersama seluruh pejabat pratama Pemprov Sulbar yang dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, DR. Muh. Idris DP, bertempat di Gedung Graha Sandeq Kompleks Rujab Gubernur Sulawesi Barat pada hari Selasa 2 Januari 2024.
Usai penandatanganan Pakta Integritas, H. Muh. Yusuf Tahir , menyampaikan bahwa Badan Kesbangpol Sulbar siap melaksanakan komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkembangkan keterbukaan, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel terutama untuk pelayanan kepada masyarakat sesuai yang tertuang dalam Pakta Integritas.
“Kesbangpol Sulbar siap melaksanakan Komitmen, perbaikan dan Peningkatan Kinerja untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan di tahun 2024, utamanya di Tahun ini ada Agenda Nasional Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024″ ungkapnya.
“ Fokus kita di awal tahun ini adalah bagaimana mempercepat Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024 utamanya yang berhubungan dengan mitra Kerja kita, KPU,Bawaslu,TNI/Polri dan tentunya tujuan yang ingin kita capai yakni pelaksanaan Pemilihan serentak yang aman dan kondusif, juga tak kalah pentingnya Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Sulawesi Barat’’
sebagaimana arahan PJ Gubernur pada penandatangan Pakta Intergritas kemarin adalah bagaimana mengoptimalkan program kerja di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
Kuncinya adalah terbangunnya kolaborasi, baik kolaborasi internal dalam organisasi, antar OPD maupun antar Pemda di enam kabupaten.
Pakta integritas dibuat bersama oleh pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi barat yang berfungsi untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dimana pelaksanaannya merupakan wujud dari pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.(rls/adm)
