MAMUJU – Pemprov Sulbar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik (Kesbangpol) Sulbar , Bidang Politik Dalam Negeri melaksanakan rapat evaluasi pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Hotel Berkah, Selasa 21 November 2023.
Sekretaris Daerah diwakili oleh Staf Ahli Pemprov Sulbar Muhammad Hamzih mengatakan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesehjateraan masyarakat.
“Diharapkan juga mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan,” kata Hamzih.
Sementara itu, dalam perkembangan demokrasi di Sulbar perlu perhatian bersama seluruh elemen masyarakat Sulbar. Apalagi IDI setiap tahunnya dirilis.
“Ada beberapa menfaatnya diantaranya menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi, membantu perencanaan pembangunan politik, serta pemda dan masyarakat bisa mengambil langkah-langkah memperbaiki kinerja provinsi dimasa yang datang,” tambahnya.
BPS sudah merilis tahun 2023 IDI Sulbar sebesar 74,03 persen yang mengalami kenaikan 2,73 persen dengan tahun sebelumnya yang masuk kategori sedang.
“Perlu menjadi perhatian dari berbagai aspek mulai kesetaraan, kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi. Jadi mari kita lakukan tugas masing-masing bagaimana mestinya,” harapnya.
Termasuk, dirinya mengajak semua elemen masyarakat agar sama-sama mendukung BPS agar bisa bekerja dengan baik dalam mengumpulkan data-data demi kemajuan daerah.
Sedangakan, Plt Kepala Kesbangpol Sulbar H. Muhammad Yusuf Thahir menyampaikan kegiatan ini bertujuan dapat melihat tingkat perkembangan demokrasi atau menjadi alat pembanding antar daerah dalam memperoleh gambara IDI.
“Ini juga dapat menjadi bagian perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi dan termasuk sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan demokrasi,” tambahnya.
Sementara itu di tempat yang sama Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri , menyampaikan bahwa “IDI adalah Fact-Based Information, karena sebagian besar datanya berasal dari kejadian nyata yang bisa diobservasi dan diintervensi”
Lebih lanjut beliau sampaikan “Tantangan Demokrasi Sulawesi Barat saat ini adalah terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat, Netralitas Penyelenggara Pemilu, serta Pendidikan Politik pada kader partai politik”. ungkapnya
Dilaksanakan juga diskusi dengan menghadirkan sejumlah pemateri seperti , Asisten I Pemerintah Provinis Sulbar, H.Herdin Ismail (Via Zoom), Perwakilan Bawaslu, Komisioner KPU Sulbar, dan Kepala BPS Sulbar
Turut, sejumlah peserta dari kalangan media, LSM, Kepala Kebanpol se Sulbar, dan organisasi perangkat daerah.(*)
