Bertempat di Aula Hotel Berkah Jln. Soekarno Hatta Kel. Karema Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Prov. Sulbar, Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat koordinasi penguatan indeks demokrasi Indonesia Tahun 2022,yang dihadiri 40 orang.
Dalam sambutannya DR. Muhammad Idris (Sekretaris Daerah Sulbar) menyampaikan bahwa , ” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah menegaskan bahwa pemberian ekonomi yang luas-luasnya kepada daerah diarahkan terwujudnya kesejahteraan untuk mempercepat masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.”
“Di samping itu melalui otonomi luas dalam lingkungan daerah diharapkan mampu strategis globalisasi meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip keistimewaan dan demokrasi pemerataan keadilan kekhususan serta potensi dan kenegaraan daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.”
“Dengan demikian pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintah negara atau pemerintah nasional dan tidak ada ada kedaulatan pada daerah seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah. Tanggung jawab akhir penyelenggara penyelenggara pemerintah daerah akan tetap pada pemerintah pusat untuk itu pemerintah daerah pada negara kesatuan merupakan satu nasional sehingga kesatuan dengan pemerintah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah pun merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.”
“Dengan makin berkembangnya demokrasi di Indonesia perlu diketahui bahwa selama ini demokrasi di suatu wilayah dapat diukur melalui suatu indeks yaitu indeks demokrasi Indonesia yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik indeks demokrasi Indonesia pertama kali dikembangkan untuk mengukur kinerja demokrasi tahun 2007 penyusunan indeks demokrasi Indonesia periode kedua dimulai pada tahun 2009 yang menghasilkan indikator-indikator indek demokrasi Indonesia yang khas Indonesia sehingga saat ini untuk satu-satunya ukuran kuantitatif mengetahui kinerja demokrasi tingkat provinsi di Indonesia bagi perencanaan karena pembangunan politik Indonesia khususnya di tingkat provinsi menjadi penting menjadi manfaat nilai indeks demokrasi Indonesia diantaranya adalah mewujudkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia, membantu perencanaan pembangunan politik tingkat provinsi, pemerintah pusat dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperbaiki kinerja provinsi mereka di masa mendatang”.
“Untuk melakukan tugas Bagaimana mestinya serta memberikan dukungan kepada BPS khususnya mengenai data yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data dan kepada kepala BPS saya harapkan data yang pendek demokrasi Indonesia dihasilkan benar-benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di Provinsi Sulawesi Barat katakan bagus kalau memang bagus kalau buruk dikatakan buruk agar kedepannya kita laksanakan evaluasi bersama agar kedepannya menghasilkan indeks demokrasi yang lebih baik bagi”
H. Herdin Ismail, MM (Kakesbangpol Prov. Sulbar) dalam penyampaian materi nya :
1) Dasar Konseptual IDI
- IDI disusun sebagai alat ukur kuantitatif untuk melihat tingkat kemajuan demokrasi Indonesia
- IDI disusun pada level provinsi untuk menunjukkan tingkat kemajuan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia
- Pengukuran Kemajuan demokrasi pada IDI didasarkan pada realitas pelaksanaan dan tingkat perkembangan tiga aspek demokrasi : kebebasan sipil , hak – hak politik , dan lembaga demokrasi
- IDI dikembangkan berdasarkan keadaan Indonesia , bukan adopsi langsung dari instrumen yang dikembangkan di luar.
2) Pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan telah menciptakan keragaman segala aspek regional , salah satunya adalah keragaman pelaksanaan demokrasi yang tidak menutup kemungkinan mengarah pada terjadinya penurunan nilai – nilai Demokrasi
3) Di dalam RP.JP , tertuang bahwa membuat perencanaan pembangunan yang memperkuat upaya konsolidasi demokrasi dan memperdalam budaya demokrasi . Karena itu , diperlukan alat untuk menilai keadaan demokrasi sampai tingkat daerah
4) Indeks yang ada , seperti Freedom House , hanya memberi gambaran nasional dan tidak mencukupi untuk keperluan perencanaan pembangunan politik tingkat provinsi
Penyampaian Heni Djumadi (Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Sulbar) :
Terdapat REVISI METODOLOGI IDI
IDI 2021* Menggunakan metode baru.
- Aspek Kebebasan 7 indikator
- Aspek Keseteraan 7 indikator
- Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi 8 indikator
Pada IDI Nasional, 2021 (78,12 berkategori sedang)
- Aspek kebebasan 79,72
- Aspek Kesetaraan 78,86
- Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi 75,67
Pada IDI Pusat, 2021 (81,33 Berkategori Tinggi)
- Aspek kebebasan 77,59
- Aspek Kesetaraan 81,51
- Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi 84,80
IDI Provinsi, 2021 (76,08 Kategori Sedang)
- Aspek kebebasan 81,08
- Aspek Kesetaraan 77,17
- Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi 69,86
Pada IDI Sulawesi Barat 2021, (71,30 Kategori Sedang)
- Aspek kebebasan 67,24
- Aspek Kesetaraan 81,75
- Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi 62,80
Tantangan Demokrasi Sulawesi Barat, 2021 ditunjukkan oleh 5 indikator dengan perolehan ekor terendah.
- Pada indikator 2 (48,61 terjadinya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat.
- indikator 4 (57,14 terjadinya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan)
- indikator 17 (21,43 netralitas penyelenggara pemilu)
- indikator 20 (48,61 transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan APBN/D oleh pemerintah)
- indikator 22 (pendidikan politik pada kader partai-partai).
1) Cara pandang IDI metode lama hanya fokus pada perspektif politik . Sementara , teori demokrasi yang berkembang saat ini melihat demokrasi dalam sudut pandang yang lebih luas di mana aspeknya mencakup politik , sosial , dan ekonomi .
2) Penggunaan faktor sosial dan ekonomi sebagai ukuran demokrasi tidak ditemukan dalam ukuran Indeks demokrasi lain ( Freedom House , The Economist , Polity Project , dll ) . Namun , dalam konteks Indonesia ini sejalan dengan demokrasi Pancasila karena kesetaran dan keadilan pada bidang sosial ekonomi merupakan hal yang esensial dalam Pancasila dan UUD 1945. Pendekatan yang melibatkan dimensi sosial dan ekonomi ini sebelumnya pernah digunakan konsorsium Asia Democracy Review untuk mengukur Asia Democracy Index ( 2011-2013 ) .
3) IDI metode lama belum mengukur kinerja demokrasi pada tingkat Pusat . IDI Pusat menggambarkan perilaku demokrasi di level Pusat , seperti eksekutif ( K / L ) , legislatif ( DPR dan DPD ) , dan yudikatif ( MA dan MK ) .
4) Diperlukan perubahan pada beberapa indikator IDI yang sudah kurang sensitif dalam menangkap dinamika demokrasi serta perbaikan metodologi penghitungan agar secara statistik lebih tepat seperti bobot , penghitungan skor , dan agregasi indeks .
5) Diperlukan perluasan sumber data untuk memberikan gambaran yang lebih akurat serta penyederhanaan tahapan kerja . Dengan tahapan metode sebelumnya , IDI bisa dirilis baru pada bulan Agustus
(admin Web )
