Bertempat di Hotel Berkah, Selasa 18 Oktober 2022, Badan Kesbangpol Sulbar gelar Rakor Penanganan Konflik Sosial (PKS) yang diselenggarakan oleh Bidang kewaspadaan Nasional dengan Narasumber M. Nur Wahyuddin, (Kabag Ops Binda Sulbar), Drs. H. Herdin Ismail, MM (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Barat) dan Nursalim Ismail (Ketua FKDM Sulbar) .
Drs. Khaeruddin Anas, M.Si (Asisten II Prov. Sulbar Bidang Ekonomi Pembangunan) dalam sambutannya menyampaikan Dinamika kehidupan kehidupan sosial politik, keamanan serta situasi kondisi di wilayah Prov. Sulbar perlu menjadi perhatian serius sehingga perlu dilakukan cegah dini dan deteksi dini dari berbagai bentuk ATHG di daerah.
Selain itu, keadaan stabilitas sosial politik saat ini juga perlu diantisipasi pasca kebijakan penyesuaian harga BBM Subsidi karena termonitor terdapat sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi penolakan atas kebijakan tersebut.
Keberhasilan dan suksesnya pelaksanaan pembangunan di Prov. Sulbar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi semua pihak. Olehnya itu, dibutuhkan peran dan dukungan semua stakholder untuk membangun dan menciptakan stabilitas keamanan dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini melalui forum kewaspadaan dini masyarakat.
Diharapkan forum ini dapat menjadi instrumen pemerintah yang mampu mengurus keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarwkat melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana sehingga turut membantu mewujudkan Prov. Sulbar yang maju dan sejahtera
Drs. H. Herdin Ismail, MM dalam paparannya menyampaikan pentingnya fokus pada forum ini yakni upaya mitigasi bencana dan tindak lanjut dari antisipasi aksi unjuk rasa yang berlangsung tidak sesuai prosedur aksi.
Selanjutnya Nursalim Ismail (Ketua FKDM Sulbar), menyampaikan harapannya yakni Diharapkan seluruh aktor kewaspadaan dini di Prov. Sulbar dapat bekerja sama dengan baik sehingga apabila terjadi bencana tidak saling melempar permasalahan namun saling bahu-membahu memberikan pelayanan masyarakat.
Nur Wahyuddin (Kabag Ops Binda Provinsi Sulawesi Barat) dalam kesempatan ini menyampaikan sejumlah potensi konflik
- Menghadapi tahun politik Pemilu dan Pilkada serentak 2024, dapat memicu terjadinya konflik politik yang disebabkan aktivitas politik dari para tokoh, aktor, maupun masyarakat, sehingga terjadi polarisasi yang cukup tajam diantara masyarakat Sulawesi Barat yang memiliki
- Bidang ekonomi, kelangkaan sejumlah bahan pokok masyarakat disebabkan masih tingginya suplai bahan pokok dari luar Prov. Sulbar. Kenaikan harga-harga kebutuhan masyarakat yang disebabkan biaya produksi meningkat karena pengaruh cuaca ekstrem yang menghambat distribusi, permasalahan Bansos yang didasari ketidak akuratan data masyarakat penerima sehingga memunculkan praduga program Bansos tidak tepat sasaran.
- Bidang Sosial Budaya, bencana alam berupa tanah longsor dan banjir yang terjadi akibat perubahan cuaca ekstrem serta potensi Gempa yang terjadi di wilayah Sulawesi Barat dan mitigasi kebencanaan yang belum berjalan dengan baik, sengketa lahan baik antar masyarakat maupun antar masyarakat dengan pihak korporasi, sengketa batas wilayah baik di dalam provinsi Sulawesi Barat maupun dengan provinsi lain.
Turut hadir pada kegiatan ini Slamet Pramoedji (Kadiv Administrasi Kemenkumham Sulbar), Baso Borahima (Kasi B Pengamanan Pembangunan Strategis Kejati Sulbar), Mayor Inf Bahtiar (Pasi Ops Kodim 1418/Mamuju), Kapten Aswarman (Danden AU Mamuju), Kapten Inf Borahima (Dan Unit Intel Kodim 1418 Mamuju), Lettu Laut (S) Ibnu Fajar (Paur Intel Lanal Mamuju),Nursalim Ismail (Ketua FKDM Sulbar) serta Para Kapolsek se-Kab. Mamuju serta kepala Kesbangpol kabupaten Se-Sulbar.
