Lombok, NTB – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Memperkokoh Demokrasi Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045”, Kamis (25/9), di salah satu hotel di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Acara ini dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.
Rakornas secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam memperkuat demokrasi. Menurutnya, sinergi lintas sektor merupakan kunci dalam menjawab tantangan global menuju Indonesia Emas 2045.
Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Sunusi, yang hadir bersama Kabid Politik Dalam Negeri Hj. Nur Milu, menyampaikan komitmen penuh Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam mendukung penguatan demokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Sunusi mengungkapkan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 meningkat menjadi 74,56. Meskipun masih berada dalam kategori sedang, angka ini menunjukkan tren positif, berbeda dengan 21 provinsi lain yang mengalami penurunan IDI. Ia menilai capaian ini merupakan hasil dari kerja kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, dalam sambutan kuncinya menyampaikan arahan Presiden RI agar demokrasi Indonesia terus dikembangkan secara damai, tanpa kekerasan, adu domba, dan hasutan. Demokrasi yang sejuk dan inklusif dinilai sebagai fondasi penting dalam menyongsong masa depan bangsa.
Dalam kesempatan yang sama, Maharani, SE, MBA dari Bappenas menegaskan perlunya pergeseran menuju demokrasi yang substansial. Ia memaparkan lima agenda utama, yaitu penguatan masyarakat sipil, akses politik dan ekonomi yang setara, komunikasi publik yang terintegrasi, perbaikan sistem kepartaian dan kepemiluan, serta penguatan kelembagaan demokrasi.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, menyoroti tantangan serius dalam demokrasi Indonesia, seperti menurunnya kebebasan sipil dan media, polarisasi politik identitas, dan lemahnya integritas pemilu. Ia menekankan bahwa IDI menjadi indikator utama dalam pengukuran keberhasilan pembangunan politik daerah.
Data yang disampaikan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menunjukkan bahwa IDI Nasional 2024 naik tipis sebesar 0,30 poin menjadi 79,81. Namun, capaian tersebut masih belum memenuhi target nasional sebesar 82,48. Kenaikan terutama disumbang oleh perbaikan kapasitas lembaga demokrasi di tingkat provinsi.
IDI Provinsi secara keseluruhan mencatat tren positif dengan kenaikan 1,29 poin, dari 77,21 menjadi 78,50. Peningkatan ini ditopang oleh membaiknya aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi di daerah. Namun demikian, aspek kebebasan dan kesetaraan di tingkat pusat mengalami penurunan, menjadi catatan penting bagi pembuat kebijakan.
Melalui Rakornas ini, Kemenko Polhukam berharap seluruh pihak, baik di pusat maupun daerah, terus memperkuat demokrasi secara substansial. Dengan konsolidasi nasional yang solid, demokrasi Indonesia diyakini mampu menjadi fondasi kokoh dalam mencapai visi besar Indonesia Emas 2045.(adm)
