Mamuju, 30 September 2025 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Kerja Strategis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga di Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (30/9/2025). Rapat yang dihadiri seluruh kepala OPD dan Plh Sekprov Herdin Ismail ini membahas langkah antisipatif menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp330 miliar.
Dalam keterangan pers usai rapat, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi fiskal tersebut. “Kita dikurangi Rp330 miliar dari dana transfer, ini menjadi ujian berat bagi kita semua,” ujar SDK.
Meski dihadapkan pada pilihan sulit, Gubernur menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kesejahteraan ASN. “Saya memilih mempertahankan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN daripada menghapusnya dengan konsekuensi mengubah visi misi kami,” tegasnya.
Strategi Penyelematan Anggaran
Sebagai langkah penyesuaian, Pemprov Sulbar akan melakukan:
-
Efisiensi Program Daerah: Menyesuaikan dan memangkas program-program yang akan diturunkan ke daerah
-
Pencarian Alternatif Pendanaan: Berupaya memperoleh tambahan anggaran dari program kementerian/lembaga di Jakarta
-
Optimisasi APBD: Mempertahankan sektor prioritas dengan penekanan pada efisiensi
“Kami akan berupaya mendapatkan tumpahan anggaran dari APBN untuk mengganti sebagian program yang terpangkas,” jelas Gubernur.
Prioritas Pembangunan Tetap Terjaga
Meski dalam tekanan fiskal, Pemprov Sulbar memastikan sektor-sektor kritis tetap berjalan:
-
Infrastruktur
-
Pertanian, perkebunan, dan perikanan
-
Kesehatan
-
UMKM
-
Program beasiswa
“Semua sektor prioritas kita pertahankan, meski dengan peningkatan yang terbatas,” tegas Suhardi Duka.
Namun, pos anggaran hibah untuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga non-pemerintah akan mengalami penyesuaian sebagai bagian dari efisiensi.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemprov Sulbar berharap dapat menjaga stabilitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, sambil terus membangun sinergi dengan pemerintah pusat untuk mengamankan sumber pendanaan alternatif. (adm)
