Mamuju, 07 Juli 2020 bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Bidang Politik Badan Kesbangpol Sulawesi Barat melaksanakan Workshop Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA. (Kepala Perwakilan BPK Prov. Sulbar), Drs. H. Muhammad Rahmat, MM (Kepala Kesbangpol Sulbar), Muhammad Salil, SE, M.Si (Sekretaris Kesbangpol Sulbar), Sunusi Usman, S.Pd (Kabid Ormas Kesbangpol Sulbar), Suhardi, S.Pd, M.Si (Kabid. Ideologi Kesbangpol Sulbar), Qamaruddin Kamil, S.STP (Kabid Politik Kesbangpol Sulbar) serta perwakilan dari partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Prov. Sulbar sebanyak 10 orang dan anggota tim verifikasi yang berjumlah 7 orang.
Qamaruddin Kamil, Kepala Bidang Politik Kesbangpol Sulbar sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan dan maksud diselenggarakannya kegiatan ini agar partai politik dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan dapat memahami dan mematuhi segala aturan tentang tata cara penghitungan, pengganggaran, pengajuan, serta penyaluran bantuan keuangan tersebut.
“selain itu diadakannya kegiatan ini agar masing-masing parpol dalam penyusunan laporannya terdapat keseragaman, sehingga tidak ada lagi yang bingung bagaimana cara pembuatan laporannya sesuai dengan format dan aturan yang berlaku” ucap Qamaruddin.
Muhammad Rahmat, Kepala Badan Kesbangpol Sulbar yang membuka pelaksanaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan menguraikan bahwa dalam rangka mewujudkan Parpol sebagai organisasi yg bersifat Nas dan Modern, Negara mendorong kemandirian Parpol melalui Pemberian Bantuan Keuangan, maka diperlukan Bantuan Keuangan parpol menunjang kegiatan Parpol utk pelaksanaan Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat bagi Parpol yg mendapatkan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
Selain itu Muhammad Rahmat juga mengatakan dalam membangun transparansi pengelolaan keuangan Negara agar tertib administrasi, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka diperlukan perbaikan peraturan perundangan yg dapat membangun Good Governance.
“Oleh karna itu Kegiatan Workshop Verifikasi, Evaluasi Dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2020 sangat perlu dilakukan dan harus dilaksanakan secara berkesinambungan terus menerus, kerena dengan adanya kegiatan seperti ini dapat memperkuat sistem dan kapasitas kelembagaan partai politik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik” tutup Muhammad Rahmat.
Pelaksanaan kegiatan ini sendiri dilaksanakan dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat, dimana seluruh peserta sebelum memasuki ruangan diwajibkan mengukur suhu tubuh, menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan handsanitizer dan pengaturan duduk dengan cara physical distancing.
