Mamuju, 28 April 2025 — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Mamuju dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan media massa.
Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Sunusi, menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia, khususnya dalam menggambarkan dinamika demokrasi di tingkat daerah. Ia menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam memberikan data, informasi, serta perspektif yang objektif agar hasil IDI mencerminkan kondisi demokrasi yang aktual dan akurat di Sulawesi Barat.
“Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi telah dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan penguatan metodologi dan validasi data melalui diskusi ini, diharapkan IDI 2025 menjadi lebih komprehensif dan representatif,” ujar Sunusi.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat sebelumnya telah merilis capaian IDI Sulawesi Barat pada tahun 2022 sebesar 74,03, meningkat 2,73 poin dari tahun 2021 yang sebesar 71,30. Pada rilis terbaru bulan April 2024, angka IDI Sulbar kembali naik menjadi 74,55. Capaian ini tetap berada dalam kategori “sedang”, namun menunjukkan tren positif, berbeda dengan 21 provinsi lainnya yang justru mengalami penurunan nilai IDI.
“Perkembangan ini tentu tidak lepas dari kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun politik, sosial, dan ekonomi di Sulawesi Barat,” lanjut Sunusi.
Melalui FGD ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kerja kolaboratif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, antar-OPD, dan seluruh stakeholder dapat semakin ditingkatkan. “Kita optimis IDI Sulbar akan lebih baik lagi pada tahun mendatang,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut juga ditegaskan pentingnya optimalisasi peran Kelompok Kerja (Pokja) IDI di tingkat provinsi sebagai garda terdepan dalam pengumpulan data, dokumentasi lapangan, serta menjaga kualitas data untuk memastikan akurasi hasil pengukuran demokrasi.
Penutupan FGD diakhiri dengan harapan bahwa hasil diskusi dapat menjadi pemicu semangat baru bagi seluruh komponen daerah untuk terus memperbaiki aspek-aspek demokrasi. Dengan dukungan penuh dari Bappeda, DPRD, partai politik, serta masyarakat luas, Sulawesi Barat diharapkan dapat mencatatkan peningkatan signifikan dalam Indeks Demokrasi Indonesia di masa mendatang.
Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, M. La’bi, menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia merupakan ukuran pembangunan politik yang telah digunakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, 2015-2019, serta 2020-2024. Penyusunan IDI dilakukan dengan melibatkan elemen masyarakat di luar pemerintah seperti perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) melalui keterlibatan dalam penyusunan indikator, verifikasi data, serta pelaksanaan FGD di tingkat pusat dan provinsi.
M. La’bi menjelaskan bahwa dalam metode terbaru, aspek kebebasan memiliki tujuh indikator, aspek kesetaraan memiliki beberapa indikator spesifik, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi dinilai dengan delapan indikator.
“Aspek kebebasan mengukur sejauh mana sektor-sektor yang berbeda memperoleh independensi dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama serta menetapkan kepentingan mereka sendiri. Aspek kesetaraan menilai sejauh mana kelompok minoritas dapat mengakses sumber daya secara setara. Sedangkan aspek kapasitas lembaga demokrasi melihat sejauh mana institusi demokrasi bekerja untuk menjamin prinsip-prinsip demokrasi dalam tata kelola politik, ekonomi, dan sosial,” jelas La’bi.
Dalam pelaksanaan FGD tersebut, BPS Sulawesi Barat juga memaparkan hasil capaian IDI Sulawesi Barat tahun 2023, yaitu sebesar 74,55 (kategori sedang), dengan rincian: Aspek kebebasan: 74,87, Aspek kesetaraan: 81,68, Aspek kapasitas lembaga demokrasi: 65,72
Pada skor indikator, capaian terendah ditemukan pada indikator keempat (terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan) dengan skor 42,86. Sementara itu, dalam aspek kesetaraan, capaian terendah berada pada indikator ke-10 (anti monopoli sumber daya ekonomi) dengan skor 58,83. Untuk aspek kapasitas lembaga demokrasi, terdapat capaian terendah pada tiga indikator, yaitu kinerja lembaga legislatif, netralitas penyelenggara pemilu, dan pendidikan politik pada kader partai politik.
FGD ini menjadi langkah penting untuk menyatukan komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial-politik yang semakin demokratis di Sulawesi Barat. (adm)
