Dalam rangka persiapan pembahasan prioritas plafon anggaran tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat terbatas, rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Pola Lt. IV Kantor Gubernur Sulawesi Barat Mamuju. Kamis 06/08/2020.
Rapat dipimpin langsug oleh Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dr. Muhammad Idris, M.Si didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat Drs. H. Muh. Natsir, MM dan dihadiri oleh seluruh staf ahli beserta para kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris mengatakan bahwa tujuan rapat ini untuk persiapan membahas prioritas plafon anggaran tahun 2021 dengan ber-acuan kepada siklus perencanaan dan pengganggaran tahunan. Selain itu prioritas plafon anggaran tahun 2021 harus merujuk kepada tema dan prioritas pembangunan 2021 yaitu mempercepat pemulihan ekonomi yang inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Muhammad Idris menuturkan ada 5 (lima) proyeksi alokasi prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran 2021 yaitu 1) Pemulihan Sektor Ekonomi. 2) Penguatan Jaring Pengaman Sosial, Sistem Kesehatan Daerah, dan Kualitas SDM. 3) Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar. 4) Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana. 5) Peningkatan Tata kelola Pemerintahan.
Dari keseluruhan proyeksi alokasi prioritas tersebut dibutuhkan dukungan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Seluruh OPD masing-masing terbagi ke dalam setiap prioritas sehingga diharapkan prioritas pembangunan untuk tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sendiri bersama 9 OPD lainnya bertanggungjawab mendukung prioritas provinsi Penguatan Jaring Pengaman Sosial, Sistem Kesehatan Daerah, dan Kualitas SDM. Pembagian OPD yang bertanggungjawab kepada setiap prioritas provinsi didasarkan pada Tusi-nya masing-masing.
Pada akhir rapat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris yang juga sebagai Ketua Tim TAPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberikan beberapa catatan penting pada rapat ini diantaranya bahwa penanda tanganan Berita Acara berdasarkan hasil pembahasan di DPRD agar segera disampaikan dan dilaporkan hasil pembahasan tersebut kepada Ketua TAPD sebelum ditanda tangani oleh Kepala SKPD.
Muhammad Idris juga menghimbau agar seluruh OPD dapat Melakukan optimalisasi pagu secara inovatif dan tidak melakukan pembahasan dan kesepakatan terkait dengan penambahan alokasi pagu diluar alokasi rancangan PPAS tanpa sepengetahuan Ketua TAPD, serta catatan yang terakhir adalah penyelesaian penginputan PPAS pada SIPD paling lambat hari ini diselesaikan. @rahmat
