Senin 03/08/2020, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan Rapat Kerja Konsolidasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Sinkronisasi Program Kegiatan dan Isu Aktual Bidang Politik Pemerintahan Umum di lantai III Gedung F Dirjen Polpum Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat.
Kegiatan ini diikuti oleh 15 perwakilan OPD Kesbangpol dari 34 Provinsi yang diundang dengan jumlah undangan yang hadir sebanyak 40 orang dari 100 orang jumlah undangan. Perwakilan dari Provinsi Sulawesi Barat sendiri diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Barat Drs. H. Herdin Ismail, MM beserta Kepala Bidang Politik Kesbangpol Sulawesi Barat Qamaruddin Kamil, S.STP.
Kegiatan diawali oleh Laporan Pembukaan Panitia oleh Sekeretaris Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Dr. Amran, M.Si dan dilanjutkan dengan Sambutan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Dr. Drs. Bachtiar, M.Si sekaligus Membuka Acara Rapat Rapat Kerja Konsolidasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Sinkronisasi Program Kegiatan dan Isu Aktual Bidang Politik Pemerintahan Umum.
Narasumber lain yang hadir dan turut memberikan masukan kebijakan diantaranya adalah Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Bapak Dr. Moch. Ardian. N, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Bapak Dr. Safrizal, ZA, M.Si Dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang diwakili oleh Bapak Dr. Saydiman Marto, M.Si.
Bachtiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam sambutanya menyampaikan bahwa Rapat Kerja tersebut bertujuan membahas isu-isu aktual di daerah serta menyamakan persepsi dan sinkronisasi program khususnya penyelengaraan pilkada serentak 2020. Diharapkan Kesbangpol juga dapat membenahi management tata kelola secara tekhnologi di tengah pandemi Covid-19.
Bachtiar juga meminta kepada seluruh kesbangpol untuk menjadikan pilkada 2020 sebagai momentum yang baik untuk melakukan gerakan perubahan dalam mengatasi Covid-19 baik itu dari segi ekonomi, sosial dan budaya-nya sehingga kesbangpol harus mengawal dengan baik penyelenggaraan pilkada serentak, selain itu Bachtiar mengharapkan seluruh kesbangpol dalam urusan keormasan, kepartaian dan kewaspadaan harus di-orientasikan dan dihubungkan dengan pandemi Covid-19 baik itu dampak ekonomi maupun sosial budaya-nya sehingga ada korelasi dan berdasarkan asas manfaat dari penanganan Covid-19.
“Kesbangpol adalah organisasi yang lengkap dan kuat yg dapat membantu gubernur dan bupati untuk menjalankan tugas tugasnya. Sebisanya Membuktikan bahwa kesbangpol adalah unit organisasi yang solid, kuat, bersinergi dan berkolerasi serta bisa menjadi yang terdepan dalam menghadapi kondisi krisis negara saat ini” tutup Bachtiar.
