TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT
URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.
Mengacu pada pasal 564 Nomor 151 pada Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan ketentuan amanat Pasal 257 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup provinsi mencakup hasil Renja-PD provinsi.
Sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Gubernur tersebut adalah dengan menetapkan tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD. Peraturan Gubernur tentang Tupoksi tersebut akan menjadi acuan bagi lembaga maupun aparat untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
1. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI APARATUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 sampai Pasal 583 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
a. Menelaah bahan kebijakan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. Penyusunan program kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik;
c. Penyelenggaraan pengendalian dalam pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik;
d. Penyelenggaraan pembinaan bawahan di lingkungan badan;
e. Penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.
2. SUSUNAN ORGANISASI
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
a. Sekretariat.
b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
c. Bidang Politik Dalam Negeri.
d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.
e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
A. SEKRETARIAT
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi Ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan kepegawaian. Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
1. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
2. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
4. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
5. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
Sekretariat Badan Terdiri Atas:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
B. BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA.
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui Paskibraka;
1. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui Paskibraka di wilayah provinsi;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui Paskibraka di wilayah provinsi;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui Paskibraka di wilayah provinsi;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui Paskibraka di wilayah provinsi;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui Paskibraka di wilayah provinsi;
6. Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
7. Pembentukan paskibraka, pelaksanaan tugas paskibraka, pengangkatan purna paskibraka duta pancasila, pelaksanaan tugas paskibraka duta pancasila, pembinaan terhadap aktifitas kepaskibrakaan dan purna paskibraka, pembinaan lanjutan kepada purna paskibraka duta pancasila; dan:
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Terdiri Atas Kelompok Jabatan Fungsional.
C. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI.
Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
D. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dan Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
E. BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK.
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Gubernur tersebut adalah dengan menetapkan tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD. Peraturan Gubernur tentang Tupoksi tersebut akan menjadi acuan bagi lembaga maupun aparat untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
a. Menelaah bahan kebijakan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. Penyusunan program kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik;
c. Penyelenggaraan pengendalian dalam pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik;
d. Penyelenggaraan pembinaan bawahan di lingkungan badan;
e. Penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.
a. Sekretariat.
b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
c. Bidang Politik Dalam Negeri.
d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.
e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
1. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
2. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
4. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
5. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
Sekretariat Badan Terdiri Atas:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
1. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui Paskibraka di wilayah provinsi;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui Paskibraka di wilayah provinsi;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui Paskibraka di wilayah provinsi;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui Paskibraka di wilayah provinsi;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga serta kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter pancasila melalui Paskibraka di wilayah provinsi;
6. Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
7. Pembentukan paskibraka, pelaksanaan tugas paskibraka, pengangkatan purna paskibraka duta pancasila, pelaksanaan tugas paskibraka duta pancasila, pembinaan terhadap aktifitas kepaskibrakaan dan purna paskibraka, pembinaan lanjutan kepada purna paskibraka duta pancasila; dan:
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Terdiri Atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dan Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.