Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Peraturan ini mencabut aturan sebelumnya. Pada Bab VII Ketentuan Peralihan Pasal 9, dijelaskan bahwa Kesbangpol yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Nomor 8 Tahun 2012) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan pelaksanaan urusan pemerintahan yang baru.
Saat ini, tugas pokok dan fungsi Kesbangpol Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 25 Tahun 2013, yaitu membantu Gubernur dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sesuai kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian pelaksanaan tugas dan fungsi, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019 hadir sebagai penjabaran dari Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri ini (khususnya Pasal 20) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang nomenklatur, Pemerintah Pusat terus mendorong Kepala Daerah untuk segera mengevaluasi dan mengubah kelembagaan perangkat daerah Kesbangpol yang masih berbentuk kantor menjadi badan, sesuai dengan kedudukan, tugas, fungsi, struktur, dan tata kerja yang ditetapkan.