Jawa Barat. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI, bertempat di Hotel Padjajaran jalan Padjajaran Raya, Bogor Jawa Barat, menggelar Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (POKJA) IDI dengan mengusung Tema Penyelarasan Penyusunan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dihadiri 38 Provinsi baik daring maupun luring Badan Kesbangpol se-Indonesia dalam rangka meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di masing- masing Daerah, Selasa ,30 Januari 2024.
Badan Kesbangpol provinsi Sulawesi Barat menghadiri acara tersebut yang diwakili oleh Nurmilu, Kabid Poltik Dalam Negeri. Rapat ini bertujuan melakukan komunikasi untuk menyamakan presepsi terhadap Indikator IDI dan pembahasan Data IDI dalam bentuk konfirmasi,diskonfirmasi, klarifikasi serta penambahan Data baru guna meningkatkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia.
Acara di awali dengan Registrasi Peserta Rapat dari daerah, pembukaan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Plh.Direktur Politik Dalam Negeri Bapak Rahmat Santoso.M.Si dengan sejumlah Narasumber sebagai berikut:
1.Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik
2.Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas
3.Asdep Bidang Demokrasi dan Ormas Kemenko Polhukam
4.Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktur Poldagri
Kegiatan tersebut di tutup oleh Plh.Direktur Politik Dalam Negeri,
Kabid Politik dalam negeri hadir pada rapat tersebut untuk memberikan informasi data tentang IDI Sulbar yang masuk dalam kategori sedang, Nur Milu menyampaikan sebagai peserta rapat bahwa posisi kategori Sedang Provinsi Sulawesi Barat disebabkan ada beberapa indikator belum sesuai dengan target standar penilaian dari BPS Pusat.
Dalam rapat ini juga disampaikan terkait FGD (Focus Group Discussion) ditingkat daerah selama tahun 2009 s/d 2023 difasilitasi oleh BPS Provinsi namun ditahun 2024 tidak lagi, berhubung karena keterbatasan anggaran sehingga kementerian Dalam Negeri RI akan mengeluarkan Surat Rekomendasi ke pemerintah daerah supaya dapat melaksanakan FGD, untuk meningkatkan standar Nilai pada indikator IDI.
Di tempat terpisah Plt. Kaban Kesbangpol Sulbar , H.Yusuf Tahir menyampaikan bahwa ” pelaksanaan Rapat Konsolidasi IDI diawal tahun ini sangat penting untuk mendorong perkembangan IDI pada Pemerintah Daerah yang akan menghelat Pemilihan serentak baik Pilpres,pileg maupun Pilkada di tahun yang sama”.
lebih lanjut beliau sampaikan bahwa Tantangan Demokrasi Sulawesi Barat pada indikator IDI saat ini yakni terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat, Netralitas Penyelenggara Pemilu, serta Pendidikan Politik pada kader partai politik”. (adm)
