Jakarta. Jumat, 8 Maret 2024 bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung F Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat. Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, H.Muh.Yusuf Tahir menghadiri Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Kewaspadaan Nasional.
Tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk Tercapainya kesepahaman bersama tentang pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional sehingga dapat terimplementasi dan menjadi data rujukan dan masukan dalam upaya meningkatkan kewaspadaan nasional di daerah.
Kegiatan diawali dengan Laporan Panitia oleh Bapak Andi Baso Indra. P. S.STP, M.Si selaku Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, dilanjutkan dengan Sambutan dan Arahan oleh Bapak Ir. Togap Simangunsong, M.App, Sc selaku Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Turut hadir sebagai Narasumber Bapak Dian Permata, Akademisi Ibnu Chaldun Jakarta.
Indeks kewaspadaan Nasional (IKN), merupakan alat ukur kewaspadaan nasional yakni suatu kualitas dan kuantitas terhadap kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI.
Terdapat 5 Dimensi 13 Variabel 18 Indikator dalam pengukuran Indeks kewaspadaan Nasional (IKN) selain Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) terdapat Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) dan Indeks Kinerja Ormas (IKO) sebagai alat ukur kuantitatif terhadap sejumlah program yang telah dijalankan Kemendagri dan Kesbangpol.
Turut hadir Tim Pakar Pemerintah UU 7/2027 dan juga dihadiri oleh peserta yang berasal dari Internal Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat, Kesbangpol Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, Riau, Papua Barat Daya, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Maluku, DKI Jakarta, dan Provinsi Banten. (adm)
