Masyarakat terus diimbau menjaga kondusifitas dan perdamaian menyongsong pesta demokrasi 2024. Pertikaian akan sangat merugikan daerah dan bangsa.
“Mari jaga kondusifitas daerah. Mulai saat ini, pada saat hari H Pemilu dan sampai pasca pemilihan. Kita tentu harap semua berjalan lancar dan aman,” ujar Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, Muh Yusuf Tahir di Mamuju, Rabu 6 Desember.
Apalagi saat ini dimana Pemilu tengah dalam tahapan kampanye yang dinilai cukup krusial sebab dapat meningkatkan emosi dan membuat situasi makin panas. Masyarakat diharap tidak mudah terpengaruh dengan isu yang berotensi memunculkan riak-riak perpecahan.
Hal terseut disampaikan pada sesi dialog dalam rapat Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah yang digelar Badan Kesbangpol Sulbar di Hotel Berkah.
Di tempat sama, Ketua komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar, Said Usman Umar mengurai perkembangan tahapan Pemilu 2024 yang saat ini memasuki fase kampanye yang akan berlangsung hingga 10 Februari tahun depan.
Menghadapi Pemilu 2024, ujarnya, KPU telah menetapkan 985.760 Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau 0,4 persen dari DPT se Indonesia.
“Pemilu tahun depan juga ada TPS khusus yang telah disiapkan di beberapa titik se Sulbar,” terang Said Usman.
Said Usman menambahkan bahwa tahun depan ada potensi persinggungan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun depan dan membutuhkan energi lebih.
“Maret ada dua tahapan. Akhir Pemilu 2024 dan awal Pilkada 2024. Akan cukup banyak tahapan yang bersinggungan tahun depan,” imbuhnya.
Selain itu, tambah Said Usman, ada beberapa masalah krusial dalam Pemilu 2024. Termasuk didalamnya ada pemilih yang sudah masuk DPT tapi belum punya KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik.
Adapula pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. “Selain itu ada pemilih terdaftar, namun TPS-nya jauh dari rumah, seperti kasus di Polman. Ini masih dicari solusi bagaimana mendekatkan ke TPS agar pemilih bersemangat,” ucap Ketua KPU Sulbar.
Sementara dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Darwis menekankan bahwa pihaknya selalu mengutamakan pengawasan dan pencegahan.
Jika ada indikasi pelanggaran, Bawaslu tidak serta merta dapat memberikan penilaian atau men-justifikasi.
“Kami selalu siap menerima aduan. Aduan diterima sebagai info awal untuk ditelusuri lebih lanjut mengenai kondisi lapangan juga bukti-buktinya, terpenuhi atau tidak,” papar Darwis.
Darwis berharap masyarakat dapat turut serta dalam mengambil peran melakukan pengawalan bersama atas setiap tahapan Pemilu maupun Pilkada mendatang.
Sedangkan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Nur Salim Ismail mengawali pemaparannya dengan menyampaikan bahwa masyarakat jangan sampai terhasut janji politik yang mengawang-awang
Ia kemudian mengurai peran para pemuka agama yang dapat menjadi penyejuk sekaligus menuai sorotan jika tak dapat melakukan adaptasi dengan baik di tahun politik.
Nur Salim juga mengutip pesan ulama yang menyebut bahwa jika hendak jadi ulama yang baik.
PINGGIRKAN KEPENTINGAN PRIBADI
Diketahui, Rapat Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik Daerah dibuka oleh Asisten I Setda Sulbar, Herdin Ismail.
Herdin menjelaskan politik harus dikawal sebab politik seketika bisa mempengaruhi stabilitas daerah, kebijakan yang akan dilahirkan, capaian pemerintah dan bisa saling membenturkan kepentingan.
Herdin berharap tim pemantau daerah untuk mengawal enam kabupaten, nantinya agar mendapatkan integritas dan kekompakan mewujudkan Pemilu Aman dan Damai.
“Coba kita pinggirkan kepentingan pribadi kelompok masing-masing. Tidak dihilangkan, dipinggirkan sejenak,” ujar Herdin.
Dia menambahkan pentingnya peran intel dan media yang sangat diperlukan dalam mendapatkan informasi yang akurat.
“Ini bisa kita kawal, kita melakukan upaya tidak ada lagi kampanye hitam (black campaign), tidak ada lagi penyebaran hoak dan polarisasi diskriminasi SARA,” tutup Herdin. (adm)
